Beritabalionline.net – Badan Pangan Nasional (Bapanas) meluncurkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak pada 342 titik di 301 kabupaten/kota seluruh Indonesia, Senin (26/6/2023). Kegiatan dipusatkan di Hotel Borobudur Jakarta.
Di Kabupaten Bangli kegiatan serupa dipusatkan di Alun-alun Bangli yang dihadiri Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, Ketua TP. PKK Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, Ketua GOW Kabupaten Bangli, Ny. Suciati Diar, Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Bangli, Ny. Suardini Giri Putra, Perwakilan Forkopinda Kabupaten Bangli, Pimpinan OPD terkait dilingkungan Pemkab Bangli, Kepala Cabang Bank BPD Bali Cabang Bangli, Ida Bagus Purwa Pidada, serta undangan lainnya.
Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar menyampaikan bahwa pangan murah merupakan upaya Badan Pangan Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi dengan menggandeng stakeholder terkait, antara lain Dinas yang menangani urusan pangan, BUMN Pangan, BUMD Pangan, petani, peternak, Poktan, Gapoktan dan Pelaku Usaha Pangan lainnya untuk menyediakan pangan murah berkualitas kepada masyarakat di bawah harga pasar.
Wabup Diar menambahkan, dalam kegiatan ini Pemkab Bangli juga menjalin kerja sama dengan Bank BPD Bali Cabang Bangli dalam proses transaksi, dimana ketika konsumen melaksanakan transaksi pembayaran menggunakan QRIS dengan jumlah transaksi di atas Rp10.000 maka konsumen akan mendapat potongan harga sebesar Rp5.000. “Hari ini juga Pemkab Bangli telah menerima piagam penghargaan rekor Muri atas partisipasi dalam Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional se Indonesia,” ujarnya.
Kegiatan ini, kara Wabup Diar, juga dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen, serta memberikan kemudahan aksesbilitas pangan bagi masyarakat.
Sementaa itu Kepala Cabang Bank BPD Bali Cabang Bangli, Ida Bagus Purwa Pidada mengatakan, terjalinnya kerja sama antara Bank BPD Bali dengan Pemkab Bangli adalah dalam rangka memberikan potongan harga dan mempermudah proses transaksi jual beli masyarakat, yang mana saat ini pemerintah telah menggaungkan pembayaran melalui media elektronik. “Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah proses transaksi, mempercepat akses serta menghindari peredaran uang palsu,” harap Purwa Pidada. (*/tik)
