Beritabalionline.net – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gianyar menyoroti masalah banyaknya sampah yang tidak diangkut.Hal itu disampaikan I Wayan Gede Sudarta dalam pandangan fraksinya pada sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang DPRD Gianyar, Jumat (19/7/2024).
“Terkait sampah pemkab harus memberikan ruang dan waktu untuk menguji tingkat kesadaran masyarakat agar benar-benar memahami clean and green,” ujar Sudarta di hadapan peserta sidang, termasuk PJ Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa.
Ia meminta pejabat terkait wajib mengemas pejabat di bawahnya sampai ke tingkat desa dan pengurus banjar sesering mungkin menginformasikan melalui rapat atau sosialisasi agar terbangun kesadaran masyarakat tentang persampahan sesuai dengan jenisnya.
“Untuk pendidikan, kondisi gedung sekolah yang mengalami kerusakan terutama gedung sekolah dasar, Dinas Pendidikan cek itu keberadaan gedung-gedung sekolah yang memerlukan rehab gedung,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Indonesia Raya yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Agus Supriadi, mengapresiasi capaian target pendapatan daerah yang telah direalisasikan.
“Namun, kami juga mendorong agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya, terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi Gianyar, efisiensi dalam pengelolaan aset daerah harus terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara menanggapi permasalahan sampah, Pj Bupati Gianyar Tagel Wirasa mengutarakan, dalam proses pengembangan upaya pengelolaan persampahan di Kabupaten Gianyar, pihaknya menyadari bahwa penerapan suatu kebijakan pasti berdampak pada masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Seperti kondisi TPA Temesi yang sudah overload menyebabkan diterapkan sistem open dumping.
“Memperhatikan kondisi tersebut, diambil kebijakan mengoptimalkan kewajiban penghasil sampah untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber,” tegas Tagel Wirasa.
Selain Golkar dan Indonesia Raya, total ada empat fraksi yang menyampaikan pandangannya, termasuk fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat. Semua menyatakan setuju dan dilaksanakannya pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023. Terlebih tahun anggaran 2023 merupakan tahun ke-10 secara berturut-turut Kabupaten Gianyar memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (yaw)
