DENPASAR | Beritabalionline.net – Memasuki hari ketiga Retret Kepemimpinan Gelombang II di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Gubernur Bali Wayan Koster bersama para Bupati dan Wali Kota se-Bali kembali mengikuti rangkaian materi strategis dari jajaran kementerian dan lembaga negara.
Gubernur Koster dalam keterangan singkatnya mengatakan bahwa pada sesi pagi, Selasa (24/6/2025) pukul 08.00 hingga 10.00 Wita, peserta retret mendengarkan pemaparan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, serta Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.
Keduanya menguraikan arah kebijakan fiskal dan strategi pembangunan jangka menengah nasional yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan di daerah.
“Dilanjutkan pada pukul 10.15 hingga 12.25 Wita, hadir pula Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Deputi Kemenko Polhukam, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM yang memberikan pandangan dan arahan mengenai kondisi aktual bidang keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan kebudayaan. Materi ini menjadi bekal penting dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi besar pembangunan nasional,” papar Koster yang juga Ketua DPD PDI-P Bali.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menyebut, retret gelombang kedua ini memberikan tambahan informasi yang lebih aktual kepada para kepala daerah dibanding gelombang pertama, terutama terkait isu-isu terkini di bidang administrasi kewilayahan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa secara substansi, materi yang diberikan tetap mengacu pada tiga pokok utama seperti pada retret sebelumnya. “Substansi materinya 100 persen sama dengan retret gelombang pertama,” kata dia.
Adapun tiga substansi utama yang dimaksud meliputi pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kepala daerah, penjabaran visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui program Astacita, serta penguatan integritas melalui materi antikorupsi dan wawasan kebangsaan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Bima menambahkan, selain memperkuat kapasitas pemerintahan daerah, retret ini juga bertujuan menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan visi nasional. (sdn)
