DENPASAR, BBO.net – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan bahwa pengelolaan sampah perlu dibangun sebagai gerakan bersama, melibatkan semua pihak.
“Sebab, pengelolaan sampah tak semata-mata persoalan teknis, melainkan menyangkut perubahan cara pandang, perilaku masyarakat, tata kelola pemerintahan hingga keberlanjutan lingkungan,” ucapnya saat menjadi keynote speaker acara Dialog Kenegaraan DPD RI di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (25/9/2026).
Ia melanjutkan, menyelesaikan persoalan besar seringkali dimulai dari gagasan sederhana, serta tidak membutuhkan biaya besar. Namun yang penting ada niat, kesungguhan, perspektif serta perhitungan yang matang.
Dikatakan Sultan, sebagai bagian dari wajah Indonesia di mata dunia, cara Bali mengelola sampah juga harus menjadi cermin bagaimana Indonesia menghargai lingkungan dan masa depannya.
Keluhuran adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat Bali memperlihatkan sebagai ruang yang hidup, ruang budaya dan ruang ekonomi yang bertumpu pada pola keseimbangan.
Kearifan lokal atau lokal wisdom yang dimiliki telah lama mengajarkan bagaimana manusia harus hidup secara seimbang atau harmonis.
Dalam konteks itu, masyarakat Bali mengenal konsep Tri Hita Karana-parahyangan, hubungan manusia dengan pencipta.
Pawongan, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Palemahan, hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Dan, palemahan ini konsep yang sangat relevan dengan persoalan sampah.
”Itu masalah yang justru harus dipikirkan. Di sinilah saya melihat penting filosofi Tri Hita Krana, terutama palemahan yakni hubungan harmonis antar manusia dengan alam,” ujarnya.
Lebih jauh ditegaskannya, keberhasilan pembangunan Bali tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan. Keberhasilan Bali tidak hanya diukur seberapa banyak wisatawan yang hadir atau hotel investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Ukuran keberhasilan juga sederhana: harus dilihat dari apakah air di Bali tetap bersih, laut di Pulau Dewata tetap sehat, udaranya tetap baik dan segar, dan lingkungannya tetap baik untuk anak-anak cucu ke depan.
Dia menambahkan, Bali juga memiliki modal sosial berupa adat istiadat, awig-awig atau konstitusi lokal desa, pararem dan semangat gotong royong.
Dengan modal tersebut, Bali memiliki fondasi sosial yang sangat kuat untuk membangun paradigma baru terkait dengan pengelolaan sampah.
”Kita harus berani mengubah cara pandang terhadap sampah. Selama ini, pendekatan pengelolaan sampah selalu sering berhenti pada tiga kata, yakni kumpulkan, angkut, dan buang. Pola tersebut hanya memindahkan persoalan dari satu tempat ke tempat yang lain,” ucapnya.
Karena itu lanjut Sultan, paradigma baru pengelolaan sampah harus dibangun. Kurangi timbulan sampah, pilah, olah, manfaatkan, dan kelola residu secara aman.
Dalam kesempatan ini Sultan menyatakan, dialog kenegaraan yang diprakarsai DPD RI menjadi momentum penting untuk membicarakan masa depan Bali terutama terkait dengan lingkungan dan pengelolaan sampah.
Tema dialog “Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah” bukan hanya dilihat sebatas masalah sampah. Namun bagaimana membangun, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita melakukan alam.
Dialog Kenegaraan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dihadiri Sekda Bali Dewa Indra, anggota DPD RI dapil Bali yakni IB Rai Dharmawijaya Mantra, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik dan I Komang Mertha Jiwa.
Dalam dialog menghadirkan tiga narasumber, yakni guru besar Unud Prof. Dr. Luh Kartini, Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Dwi Arbani dan RWM Bali Site Manager Arbi Fuadi Mauldina. Acara tersebut dipandu Ketua PWI Bali Wayan Dira Arsana. (agw)
