DENPASAR, BBO.net – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatat telah melakukan 17.597 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia.
“Penindakan tersebut dilakukan sejak Januari hingga September 2026,” kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko dikutip dari laman Ditjen Imigrasi, Senin (16/11/2026).
Tindakan keimigrasi terhadap 17.597 WNA terdiri atas 5.310 pembatalan izin tinggal, 5.310 deportasi, 3.950 usulan penangkalan, 3.022 pendetensian, dan 5 larangan berada di suatu tempat.
Pada periode yang sama, Imigrasi mengeluarkan 30 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan 89 tersangka tindak pidana keimigrasian.
Rinciannya 62 tersangka masih dalam penyidikan, 20 memasuki tahap P21 atau persidangan, dan 7 telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Berdasarkan kewarganegaraan, tersangka terbanyak berasal dari Malaysia 34 orang, RRT 20 orang, Pakistan 10 orang, Bangladesh 9 orang, dan Filipina 5 orang.
Hendarsam menegaskan bahwa penguatan pengawasan digital harus berjalan seiring dengan profesionalisme dan integritas petugas.
Salah satunya mengoptimalkan teknologi pengawasan keimigrasian melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Subject of Interest (SOI), dan pengembangan Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian (APGAKUM) Pengungsi.
Di sana Imigrasi berupaya memperkuat tata kelola pengawasan keimigrasian yang berbasis data, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan integritas dan profesionalisme petugas agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan semakin efektif dalam menjaga keamanan serta ketertiban di Indonesia,” tegasnya. (agw)






