Beritabalionline.net – Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) DPRD Provinsi Bali, bertempat di Ruang Rapat Gabungan pada Kamis (5/10/2023). Rakor bertajuk ‘Koordinasi Sekaligus Silaturahmi Berkenaan dengan Sinergitas Eksekutif dan Legislatif’.
Dalam rakor yang dibuka Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama tersebut, Mahendra memaparkan selama satu tahun lebih masa jabatannya, ia akan fokus mengajak semua pihak ‘ngrombo’ melaksanakan arahan Presiden menuntaskan pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2024 dan penurunan angka stunting.
Selain itu, ia juga menegaskan akan meneruskan dan memperkuat program-program kerja gubernur terdahulu. Mengenai kemiskinan ekstrem, Mahendra menekankan persentase kemiskinan ekstrem di Bali sangat kecil yaitu 0,54%, jauh lebih kecil dibandingkan persentase nasional.
“Saya sudah lapor Pak Presiden, dengan semangat ‘Ngrombo’ saya yakin kemiskinan ekstrim di Bali bisa kita tuntaskan nanti di tahun 2024. Untuk itu, saya mohon bantuan bapak-bapak juga untuk menuntaskan pekerjaan kita,” pintanya.
Menyinggung visi misi gubernur sebelumnya “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” beserta program kerjanya, Mahendra dengan tegas mengatakan bahwa sebagai Penjabat Gubernur Bali ia tidak mempunyai visi misi dalam pembangunan Bali. Dia hanya menegaskan bahwa dirinya akan melanjutkan dan memperkuat program-program yang sudah dicanangkan oleh gubernur sebelumnya.
“Saya tidak akan mengubah visi misi gubernur sebelumnya. Justru sebaliknya, saya akan memperkuat,” tandasnya.
Dijelaskan pula, hal lain yang juga menjadi fokus kerjanya selama satu tahun ini adalah masalah penanganan sampah. Bali menurut Mahendra adalah tujuan wisata dunia, sehingga permasalahan sampah adalah sangat krusial untuk ditangani sekaligus dituntaskan.
Dalam rapat yang berlangsung santai dan suasana penuh keakraban itu, banyak masukan datang dari pihak legislatif terkait dengan pembangunan Bali serta beberapa masalah lainnya. Di antaranya, permasalahan infrastruktur seperti beberapa jalan yang jebol yang mengakibatkan beberapa desa terisolasi, hingga perlunya normalisasi sungai di kawasan Tukad Badung karena banjir di daerah tersebut sudah mulai parah.
Dewan juga menyinggung masalah air bersih yang menjadi kendala di Nusa Penida saat ini. Legislatif mengusulkan supaya masalah air bersih di Nusa Penida bisa diselesaikan karena saat ini warga setempat bisa merogoh kocek hingga Rp2 juta per bulan membeli air bersih untuk keperluan minum, masak, mandi, dan yang lainnya.
Di akhir Rakor, DPRD Bali menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan Pj. Gubernur Bali, dan berjanji akan menuntaskan masa kerjanya selama satu tahun ke depan. (tik)
