Beritabalionline.net – Kabupaten Bangli kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan ) RI Perwakilan Bali. Prestasi ini sekaligus menjadi kado istimewa menjelang HUT ke-819 Kita Bangli.
Hal itu disampaikan Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bangli I Ketut Suastika, Asisten lll Sekda Kabupaten Bangli Alit Parwata, Inspektur Kabupaten Bangli Jro Penyarikan Widata, Kepala BKPAD Bangli I Dewa Agung Bagus Riana Putra, Selasa (9/5/2023) usai menerima hasil atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 oleh BPK RI Perwakilan Bali di gedung Kantor BPK perwakilan Bali.
Bupati menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan masukan dan saran kepada Pemkab Bangli untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. “Meski masih banyak kekurangan dalam penyajian atau yang lainnya, kami bertekad untuk selalu berbenah diri. Kami jadikan WTP ini sebagai semangat untuk lebih baik lagi ke depannya,” ujar Bupati Sedana Arta.
Dikatakannya, perolehan predikat opini WTP oleh BPK RI ini berdasarkan empat kriteria, yaitu laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan penyajian, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan sistem pengendalian internal yang memadai.
Menurutnya, hasil yang di capai ini merupakan kerja keras yang penuh dedikasi dengan penyajian dan laporan yang transparan. Disamping peran seluruh elemen Pemkab Bangli yang berkolaborasi baik dengan DPRD setempat.
“Opini WTP ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Bangli,” ungkap Sedana Arta.
Sementara Plt. Kepala BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengatakan, pencapaian opini WTP sudah beberapa kali diberikan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
Upaya ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Dijelaskan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali Tahun 2022 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
Untuk itu, lanjutnya, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2022. (*/tik)
