Beritabalionline.net – Komisi I DPRD Bali mengadakan rapat kerja bersama jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Bali membahas persiapan penanganan Pemilu 2024 di Ruang Rapat Gabungan, Gedung DPRD Bali, Akhir pekan lalu.
Raker dipimpin langsung Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Ketua Komisi I, I Nyoman Budiutama beserta jajaran, demikian dari Polda Bali langsung dihadiri Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra, S.I.K.,M.Si.
“Kapolda Bali yang baru menjabat sudah langsung mendapat karya agung, ngenteg lingggih (pekerjaan yang besar Pemilu, red) keamanan merupakan pemersatu, tanpa aman tak mungkin bersatu,” kata Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama.
Adi Wiryatama menjelaskan, Pulau Bali sebagai tujuan pariwisata harus dijaga pada masa-masa Pemilu 2024 ini.
“Kita harap Bali sebagai pulau pariwisata, apapun dibuat kalau keamanan tidak dijaga gak ada gunanya,” imbuh politisi senior PDIP asal Tabanan.
Adi Wiryatama berharap ke depan, Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Menjaga Bali dalam Pemilu maupun ke depan adalah tanggungjawab bersama, pemerintah, pihak keamanan dan masyarakatnya.
“Ke depan Pemilu, Pilkada supaya berjalan dengan baik. Agar Bali aman dan kondusif, ini adalah tanggungjawab bersama, baik itu pemerintah, polisi dan masyarakat,” tegasnya.
Ketua Komisi I, Budiutama, mengungkapkan, Polda Bali harus bekerja ekstra dalam rangka menjaga kondusifitas, agar tercipta Pemilu yang aman, nyaman, dan berintegritas. Pasalnya, sebelumnya Bali menjadi contoh daerah yang tingkat gangguannya kecil saat pelaksanaan Pemilu.
“Pemilu serentak tahun 2024 memilih Legislatif, Presiden, DPD, dan November Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota,” kata politisi asal Bangli ini.
Sementara Kapolda Bali Irjen Ida Bagus Kade Putra Narendra memaparkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun Pemilu damai di Bali.
Kapolda Irjen Putra Narendra memaparkan akan melakukan mapping terhadap kelompok atau tokoh dengan potensi politik identitas maupun anti politik identitas serta selalu update dengan dinamika politik (parpol dan relawan). Polda Bali juga berkoordinasi dengan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi terkait larangan kampanye sesuai pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Mengajak penyelenggara Pemilu, pengamat, pengurus ormas dan stakeholder terkait untuk gelorakan Pemilu yang berdasarkan demokrasi Pancasila,” kata Kapolda asal Tabanan ini.
Lebih jauh, jajaran Polda Bali juga akan menggalang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk bersama-sama menyampaikan larangan menggunakan tempat ibadah sebagai tempat aktivitas kampanye politik.
“Kita antisipasi situasi di antara para kontestan kemudian masyarakat. Kita sosialisasi menjelang Pemilu agar tidak menggunakan tempat ibadah untuk kampanye,” tegas Putra Narendra.
Selanjutnya mantan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Staf Kapolri Bidang Logistik (Karoada B/J Slog) Polri ini mengatakan bahwa pihaknya akan mengintensifkan KRYD (Kegiatan Kepolisian Rutin Yang Ditingkatkan) Cooling System untuk mereduksi potensi kerawanan tahapan Pemilu.
Sementara itu, pihak kepolisian juga akan terus meningkatkan sinergitas dan soliditas bersama TNI dan instansi terkait dalam pengamanan Pemilu. Media pun akan dirangkul untuk mencegah potensi konflik sosial politik.
Kita di Polri selain berintegrasi, kita punya sistem Sipandu Beradat, kita punya Polisi Banjar. Pada saat Jumat Curhat dan Minggu Kasih kita akan mensosialisasikan langsung menyentuh masyarakat,” kata Kapolda.
Rasio polisi dengan penduduk Bali saat ini 1:385. Putra Narendra meyakinkan jika situasi Bali masih aman terkendali jelang Pemilu awal tahun depan. “Sementara ini zonanya sedang, aman, tapi titik-titik tertentu nanti kita lihat perkembangannya,” tambah Irjen Putra Narendra.
“Kita berharap Pemilu berjalan dengan baik, Bali tetap aman dan kondusif. Dan memang keamanan termasuk juga tanggung jawab kita bersama baik pemerintah, kepolisian, masyarakat termasuk media,” tandas politisi asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini. (tik)
