Beritabalionline.net – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyinggung soal kepemilikan lahan 500.000 hektare milik calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto saat memaparkan visi dan misinya pada debat pilpres keempat yang digelar Minggu (21/1/2024).
Mula-mula, Cak Imin menyinggung pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy’ari yang pernah menyebut bahwa petani merupakan penolong negeri. Namun, menurut Cak Imin, saat ini negara abai dengan keberadaan petani dan nelayan.
“Hari ini, kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani, jumlah rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta,” ujar Cak Imin dalam debat yang disiarkan YouTube KPU RI, Minggu malam.
“Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektare, sebagai kekuasaan yang diberikan negara,” lanjutnya.
Di sisi lain, kata Cak Imin pihaknya juga sangat prihatin dengan pengadaan pangan nasional yang dilakukan pemerintah melalui program food estate.
Program itu menurutnya jutsru mengabaikan petani dan masyarakat adat Indonesia. Sehingga program tersebut malah membuat konflik agraria baru di kalangan masyarakat.
“Dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
Sebelumnya, Prabowo mengoreksi pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang dalam debat menyebut dirinya memiliki 340.000 hektar lahan.
Menurut Prabowo, dirinya memiliki lahan mendekati 500.000 hektar.
“Saya sudah sampaikan, sebelum jadi Menhan, saya pengusaha, saya menguasai HGU (hak guna usaha). Kemarin juga salah-salah mulu, bukan 340.000 hektar, (tapi) mendekati 500.000 hektar. Dia (Anies) mau bikin rakyat benci saya,” ucap Prabowo lagi.
Adapun kepemilikan lahan itu disinggung Anies ketika membicarakan kesejahteraan prajurit TNI pada debat ketiga Pilpres, Minggu (7/1/2024).
Anies menyebut Prabowo memiliki lahan seluas 340.000 hektar sementara lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas, dikutip dari Kompas.
