DENPASAR, BBO.net – Rencana kelanjutan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terkait pengembangan RSUD Wangaya kembali dibahas dalam rapat kerja (raker) DPRD Denpasar dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Selasa (3/11/2026). Raker yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, SH., didampingi Wakil Ketua DPRD, seperti IB Yoga Adi Putra, I Wayan Mariyana Wandhira dan Made Oka Cahyadi Wiguna. Sedangkan dari eksekutif hadir Asisten II, IB Alit Adhi Merta; Asisten III, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma; Direktur RSUD Wangaya, AA Made Widiasa.
Raker yang melibatkan Komisi I, II, III dan IV itu, juga dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Denpasar, seperti Bapenda, Bappeda, BPKAD dan lain-lain.
Ketua DPRD, I Gusti Ngurah Gede mengatakan, rapat kerja ini dilaksanakan dalam rangka membahas Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD Wangaya. Maksud dan tujuan rapat kerja ini untuk mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) atas keberlanjutan proses KPBU RSUD Wangaya dan terkait surat dari Kementerian Keuangan RI prihal permintaan pengambilan keputusan strategis fasilitas proyek KPBU pengembangan RSUD Wangaya. ‘’Melalui rapat kerja ini diharapkan ada keselarasan padangan atau persepsi atas pelaksanaan KPBU RSUD Wangaya dalam menyikapi surat dari Kemenkeu yang dimaksud,’’ ujar Ngurah Gede.
Sementara itu, Dirut RSUD Wangaya, AA Made Widiasa memaparkan saat ini RSUD Wangaya diarahkan untuk kompetensi pelayanan madya. Akibat perubahan ini, maka RSUD Wangaya perlu melakukan perubahan-perubahan. Guna memenuhi kompetensi madya ini, diperlukan sarana prasarana, baik gedung dan alat-alat kesehatan serta SDM.
Sebelumnya, kata Widiasa, RSUD Wangaya memang kompetensi dasar dan di-upgrate ke madya. Untuk menjadikan RSUD Wangaya kompetensi madya dibutuhkan sampai 112 macam alat kesehatan. Kemudian melalui APBD, BLUD dan hibah Kemenkes masih kekurangan 60 alat. Dari kekurangan itu, kemarin sudah datang 11 alat berupa hibah dari Kemenkes. Jadi masih kekurangan 49 alat untuk pelayanan madya. Dalam pemenuhan kebutuhan rumah sakit, KPBU memang bagus, hanya saja yang perlu dipikirkan mengenai pengembaliannya.
Menanggapi terkait keberlanjutan proyek KPBU RSUD Wangaya, termasuk tantangan dan hambatan, sejumlah masukan dan pertanyaan disampaikan anggota DPRD. Seperti yang disampaikan I Made Sukarmana, I Ketut Suteja Kumara, I Ketut Budiartha, Yonathan Andre Baskoro, Eko Supriadi, Agus Wirajaya, I Wayan Sutama dan Gede Tommy Sumerta.
‘’Mengingat hal ini merupakan kontrak jangka panjang, maka beban biaya dari APBD sangat tinggi. Sebelum dilakukan kerjasama perlu dipikirkan dampaknya, karena kita tak tahu apa yang terjadi ke depannya,’’ kata Sukarmana. (bbo/kar)
