Beritabalionline.net – Gubernur Bali Wayan Koster memberikan tanggapan terkait surat undangan rapat yang viral dan mendapat respons di masyarakat. Surat undangan rapat koordinasi itu atas arahan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Surat bernomor B.00.005/22300/SEKRET dengan sifat Sangat Penting itu, berkenaan dengan undangan kepada wali kota dan bupati se-Bali untuk hadir tanpa mewakili acara rapat koordinasi.
Materi rapat seperti disebutkan dalam surat berkop lambang garuda di bawahnya bertuliskan Gubernur Bali itu, terkait dengan perilaku wisatawan mancanegara (wisman) yang belakangan meresahkan masyarakat.
Dalam paragraf terakhir surat itu juga ditegaskan bahwa Gubernur Bali diperintahkan untuk melaporkan bupati/wali kota yang tidak hadir.
“Berkaitan dengan surat yang viral, ini menunjukkan kepedulian dan kecintaan yang begitu tinggi dari Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri, yang sangat prihatin melihat perkembangan wisatawan yang datang ke Bali, belakangan ini,” terang Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, saat memberi keterangan pers di Denpasar, Rabu (31/5/2023).
Megawati memerintahkan Gubernur Koster menggelar rapat koordinasi untuk menangani ulah wisman yang tidak menghormati kesucian alam dan budaya Bali.
Di lain sisi, Koster mengungkapkan bahwa dirinya tengah berproses menyiapkan surat edaran selanjutnya melakukan koordinasi. Tapi dengan adanya perintah dari Megawati Soekarnoputri, rapat koordinasi harus segera dilaksanakan. Mengingat, surat edarannya pun telah disiapkan.
“Jadi buat saya, arahan ibu Megawati itu luar biasa. Jarang seorang tokoh nasional memiliki kepedulian, langsung disampaikan kepada kepala daerahnya untuk membangun daerahnya dengan baik,” kata Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Koster yang juga mantan anggota DPR RI tiga periode itu juga menyebutkan, dalam rapat tersebut seluruh bupati dan wali kota se-Bali hadir semua. Termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja se- kabupaten/kota di Bali.
“Supaya mereka tahu bahwa pariwisata Bali sedang dalam proses penataan. Ini nanti akan saya laporkan apa adanya (kepada Megawati Soekarnoputri), yang hadir bupatinya ini, yang wakilnya ini,” jelasnya.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali itu, membahas tentang Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali.
“Jadi jangan ditanggapi lain, ini luar biasa, saya saja sebagai gubernur berpikirnya tidak sejauh itu,” demikian Gubernur Koster. (ssd)
