Beritabalionline.net – Pengusaha Spa di Bali meradang atas naiknya pajak Spa sebesar 40 persen hingga 75 persen. Kenaikan pajak spa berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 1 tahun 2022.
Yakni tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Khusus tarif PBJT (Pajak Barang Jasa Tertentu) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, club malam, bar, dan mandi uap/spa.
“Tentu sangat disayangkan kalau spa dimasukkan dalam kategori hiburan,” kata Gusti Ketut Jayeng Saputra selaku Ketua Inisiator Bali Bersatu kepada awak media di Kuta, Badung, Jumat (12/1/2024).
Ia mengungkapkan, para pengusaha spa di Bali sudah melakukan berbagai upaya untuk membatalkan kenaikan pajak yang dirasa cukup besar.
Di antaranya berbicara dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, berbicara dengan pihak-pihak lain, bahkan melakukan judicial review.
“Kami sudah melakukan judicial review, dan di daerah kami juga berharap Pj Gubernur Bali membantu pelaku spa di supaya tetap tenang, supaya pajak spa tidak sampai 40 persen,” tegasnya.
Jayeng menambahkan, usaha spa di Bali terancam gulung tikar dan para terapis spa memilih bekerja keluar negeri apabila pemerintah pusat tetap kekeh atas disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut.
“Kami ingin para pemangku kebijakan kembali kumpul untuk membuat kajian. Dan kami berharap spa di Bali tidak masuk ke dalam kategori hiburan,” ucapnya. (agw)
