Beritabalionline.net – Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Badung bernama I Putu Suarya tak lama lagi duduk di kursi pengadilan karena terlibat kasus pungutan liar (pungli).
“Kemarin Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan terdakwa ke Pengadilan Tipikor Denpasar untuk segera disidangkan,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Badung Gde Ancana, Selasa (5/3/2024) di Badung.
Putu Suarya alias Putu Balik yang merupakan ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung telah menyalahgunakan kedudukannya pada tahun 2021.
Terdakwa yang mengetahui informasi terkait syarat dan formasi Tenaga Kerja Non PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Badung kemudian menyalahgunakan informasi tersebut.
Yakni untuk menjadikan NAW, INGS, NNS, IPII dan istri IPII sebagai Tenaga Kerja Non PNS pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan untuk menjadikan Tenaga Kerja Non PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
Ia juga memaksa dan menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun transfer dari NAW sejumlah Rp47 juta, INGS sejumlah Rp57 juta, NNS sejumlah Rp174 juta dan dari IPII sejumlah Rp380 juta.
Gde Ancana menerangkan, atas perbuatannya, Putu Suarya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana kesatu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
“Terdakwa memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan memaksa dan menerima sejumlah uang untuk dapat diangkat dan diterima menjadi Tenaga Kerja Non PNS pada SKPD Pemerintah Kabupaten Badung,” bebernya. (agw)
