Beritabalionline.net – Nasib malang dialami Mintarjo. Selain mengalami kerugian cukup besar yakni sekitar Rp5 miliar, ia juga digugat di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar oleh seseorang yang tidak dikenalnya.
“Jadi saya ini sudah korban tapi digugat. Nah penggunggatnya saya juga tidak kenal,” kata Mintarjo didampingi kuasa hukumnya Dr. Markoni, SH., MH., saat ditemui usai sidang di PN Denpasar, Senin (22/7/2024) sore.
Mintarjo menjelaskan, kasus ini bermula ketika dirinya menyerahkan empat sertifikat tanahnya di daerah Tabanan kepada Tomi David untuk dicarikan pinjaman di salah satu bank pada tahun 2018 karena sedang memerlukan dana.
Meski berteman, sebelum penyerahan dibuat surat perjanjian apabila dalam satu bulan tidak berhasil mendapat dana pinjaman, maka sertifikat miliknya dikembalikan.
“Ketika tidak berhasil mencarikan dana, saya suruh Tomi mengembalikan sertifikat saya. Bukannya dikembalikan sertifikat saya malah diberikan kepada temannya bermama Made Artajaya,” jelasnya.
Tanpa sepengetahuannya, Made kemudian menggadaikan sertifikat tersebut kepada Notaris berinisial H. Hal itu baru dia ketahui pada tahun 2021 akhir.
“Jadi pada saat menggadaikan sertifikat milik saya kepada Notaris H, Made membuat surat kuasa serta tanda tangan yang seolah-olah itu surat kuasa dan tanda tangan saya padahal palsu,” tuturnya.
Mintarjo menerangkan, Tomi David belakangan diketahui meninggal dunia di dalam penjara setelah terlibat dalam suatu kasus.
Pria yang berdomisili di Jakarta ini menambahkan, pihaknya telah melaporkan Tomi David, Made Artajaya, Notaris H dan seorang pendana bernama Cok Hok Sioe ke Polda Bali pada tahun 2022.
“Made Artajaya yang kita laporkan sekarang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali,” jelasnya.
Di lokasi yang sama Dr. Markoni dari Lawfirm Markoni and Partners mengatakan, kliennya tidak pernah memberikan kuasa kepada Made karena memang tidak kenal.
Justru surat kuasa yang awalnya diberikan kepada Tomi David disalahgunakan oleh Made, dibuatkan jaminan utang dan kemudian gagal bayar sehingga aset milik klienya akan diambil Cok Hok Sioe.
“Logikanya aset itu nominalnya lebih kurang Rp5 miliar, sementara yang dipinjam Rp500 juta dengan agunan empat sertifikat. Nah ini yang mau disita,” jelasnya.
Dirinya menegaskan kliennya tidak pernah menggadaikan atau mengagunkan sertifikat apalagi sampai menerima uang. Sehingga di dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, pihaknya menghadirkan saksi ahli.
Di hadapan majelis hakim lanjutnya, saksi ahli secara terang benderang menyatakan jika apa yang menjadi hak Mintarjo, agar dikembalikan kepada Mintarjo.
“Dan ini yang kita harapkan, supaya majelis hakim Yang Mulia bisa sependapat dengan kita, supaya apa yang menjadi harapan klien kami bisa tercapai, tidak mengalami kerugian yang sia-sia atas apa yang tidak dia lakukan,” bebernya.
Saksi Ahli Dr. Zulfikar ketika ditemui usai sidang menerangkan, karena dilakukan di bawah tangan, akta yang digunakan sebagai dasar pengakuan utang sudah cacat.
Hal ini juga dibuktikan dengan adanya hasil lab terkait surat kuasa yang dikeluarkan polisi bahwa surat tersebut palsu, termasuk sudah ada yang dijadikan tersangka dalam kasus ini.
“Perkara ini sebenarnya simpel dan bukan perkara sulit karena sejak awal tidak ada yang namanya kuasa. Perjanjian ini cacat hukum sehingga semua dalil-dalil yang disampaikan pihak penggugat terbantahkan,” ujar Dosen S2 Universitas Esa Unggul ini. (agw)
