Beritabalionline.net – Ketua Sementara DPRD Gianyar Ketut Sudarsana mendukung adanya kebijakan pembangunan akomodasi moratorium. Kebijakan ini diyakini mampu menekan alih fungsi lahan pertanian atau lahan sawah yang makin terkikis.
Adanya harapan berbagai pihak kembali mewacanakan moratorium pembangunan akomodasi pariwisata mendapatkan tanggapan positif dari DPRD Kabupaten Gianyar. Kebijakan ini diyakini mampu menekan alih fungsi lahan pertanian atau lahan sawah yang makin terkikis.
Dalam RPJPD Kabupaten Gianyar, DPRD akan menjalankan kebijakan moratorium pembangunan hotel dan lain-lain. Di wilayah Kabupaten Gianyar terdapat 14.000 hektar lahan pertanian, sekitar 6.000 di antaranya adalah lahan sawah. Di lahan sawah sudah mulai dibangun permukiman liar.
“Kami di Gianyar sangat setuju mengadakan moratorium pembangunan akomodasi. Kalau tidak begitu, lahan sawah akan semakin terkikis dan sewaktu-waktu habis,” katanya.
Sudarsana menyampaikan, jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan menyetop impor beras dari Thailand, Vietnam dan negara lain, sedangkan pengiriman beras dari Jawa ke Bali dibatasi, maka Gianyar bisa menghadapi masalah darurat pangan.
“Lahan sawah yang semakin terkikis akan mengancam Gianyar, yaitu mengalami krisis pangan,” jelasnya.
Pihaknya mengharapkan masyarakat Gianyar tidak terlalu mudah melepas hak milik atau menjual tanah. Fenomena di lapangan, investor akan mencari tanah yang tidak berstatus lahan sawah dilindungi (LSD). Pemerintah menetapkan lahan produktif sebagai LSD agar lahan sawah tidak beralih fungsi.
Permasalahannya, lanjut Ketua Sementara DPRD Gianyar, banyak oknum yang bermain dengan mengeluarkan tanah masyarakat dari kawasan LSD. Padahal LSD sangat tepat dan baik untuk melindungi atau menahan pelepasan hak milik atas tanah pertanian.
Sudarsana menambahkan, selain menerapkan LSD, pemerintah telah memberikan kebijakan untuk tanah pertanian di Gianyar yakni tidak terkena pajak.
Kebijakan ini telah diperkuat perda tentang tanah pertanian dengan nol pajak. “Kebijakan tanah pertanian nol pajak diatur dalam Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” tegasnya. (yaw)
