Beritabalionline.net – Lemahnya tata kelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali ditengarai menjadi pemicu berbagai masalah. Ini terlihat dengan banyaknya pengurus LPD berurusan dengan aparat penegak hukum.
“Belum banyak LPD memiliki perarem yang mengatur tata kelola LPD yang dipayungi oleh awig-awig sesuai Perda Provinsi Bali, ini yang sedang kita dorong kepada seluruh Desa Adat di Bali,” kata Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat Dinas PMA Provinsi Bali Kadek Doni Raditya, Rabu (18/12/2024) di Denpasar.
Doni Raditya yang menjadi salah satu pembicara dalam Forum Diskusi Nasional Peduli LPD di Gedung PWI Bali memaparkan bahwa ada kesenjangan dalam penerapan tata kelola LPD.
Di antaranya kesenjangan regulasi, awig, perarem dan turunanya yang mengatur, mengawasi dan mengelola LPD, di mana belum semua LPD memilikinya.
Selanjutnya terjadi kesenjangan kelembagaan yaitu penerapan tata kelola modern, kompetensi sumber daya manusia (SDM) hingga teknologi.
“Kedudukan LPD atau linggihnya di desa adat banyak belum dipahami, padahal LPD adalah milik desa adat, ada krama kedudukanya paling tinggi, kemudian pengurus desa adat, ada kertha desa yang mengawasi, ada fungsi control di sana. Sehingga Pengurus LPD bekerja berdasarkan tata kelola yang telah diatur berdasarkan perarem,” tuturnya.
Pembicara lainnya, IB Rai Dharma Wijaya Mantra yang juga Anggota DPD RI Perwakilan Bali mengungkapkan, ekosistem LPD saat ini hilang dan sebaiknya dibangkitkan lagi.
Dengan demikian lanjut mantan Wali Kota Denpasar tersebut, apa yang menjadi ide tentang modal budaya agar tetap dijaga harga dirinya.
“Prioritas utama yakni memperbaiki ekosistem LPD. Pascalepasnya BPD sebagai pembina, praktis tata kelola LPD ‘berantakan’ dan pengurusnya ‘kalang kabut’. Saat ini pemangku kepentingan terfokus pada hal lain yang justru meninggalkan LPD dari jati dirinya,” bebernya.
Rai Mantra menjelaskan, kesadaran masyarakat tentang hakikat LPD masih belum optimal. Banyak yang tidak paham LPD adalah lembaga hybrid yg mengawinkan nilai tradisi dan manajemen modern dalam tata kelolanya.
Ditambahkan, LPD berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan yang diperlukan hari ini adalah Kalibrasi LPD.
“Perbaiki dan maksimalkan yang sudah ada, LPD bukan bussiness enterprise murni, terdapat nilai sosio-kultural di dalamnya. Jadi jangan menambah core bisnis dalam LPD,” tegasnya.
Kajati Bali yang diwakili Kasi II Bidang Sosial Politik Kejati Bali Anak Agung Jayalantara mengingatkan, dari berbagai kasus yang menjerat pengurus LPD maka diperlukan tata kelola yang matang.
“LPD perlu dijaga sebagai aset untuk menopang adat dan budaya di Bali. Namun belakangan ruang lingkup LPD belakangan semakin meluas, salah satunya nasabah LPD menyentuh di luar masyarakat di suatu wilayah desa adat, bahkan WNA,” bebernya.
Dikatakan, saat ini yang bisa mempailitkan LKM dalam UU Penguatan Ekonomi Perbankan adalah OJK. Namun karena LPD dikecualikan, maka kreditur bisa mengajukan pailit sehingga cukup bahaya dan aset LPD bisa melayang.
Pihaknya lalu menyarankan, jika ingin berdiri dalam level makro, yang harus dikembangkan adalah BUPDA dengan membentuk LK berbadan hukum seperti BPR, sehingga mampu menampung aset yang lebih lebih besar.
Selain tiga pembicara di atas, dalam agenda Forum Diskusi Nasional Media Peduli LPD mengambil tema “Sinergitas Penguatan Ekonomi Desa Adat Bersama LPD” menghadirkan sejumlah pembicara lain.
Di antaranya Kapolda Bali diwakili Panit 2 unit 3 Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bali Ipda Si Ngurah Putu Kusumayadi, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali diwakili Patajuh Baga IV Bidang Ekonomi MDA Bali I Ketut Madra. (agw)
