Beritabalionline.net – Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang tata cara pelantikan kepala daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan digelar pada 7 Februari 2025.
Sedangkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, dari hasil Pilkada Serentak 2024, dijadwalkan digelar pada 10 Februari 2025. Namun, Perpres itu tidak akan bisa direalisasikan. Lo, kok bisa?
Pemerintah secara resmi telah mengumumkan penundaan pelantikan calon kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Pelantikan yang awalnya dijadwalkan pada akhir Desember 2024 kini diundur hingga Maret 2025.
Penundaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 menuai tanggapan dari berbagai pihak termasuk Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Lutfi Hakim. Menurutnya, penundaan pelantikan hingga satu bulan berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan daerah dan memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat.
“Penundaan satu dua hari mungkin tidak masalah, tapi kalau sampai satu bulan, bisa mengganggu kinerja mereka nantinya,” ucap Lutfi kepada NU Online Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Lutfi juga menyoroti durasi kepemimpinan Pj Gubernur yang semakin panjang akibat penundaan ini. Ia menilai hal tersebut membuka peluang terjadinya intervensi dari pemerintah pusat terhadap jalannya pemerintahan khususnya di DKI Jakarta.
“Semakin lama Pj Gubernur menjabat, semakin besar kemungkinan adanya intervensi pusat, dan ini tidak baik untuk demokrasi dan stabilitas pemerintahan daerah,” tambahnya.
Di tempat terpisah, pengamat politik NTB Dr Alfisyharin menilai, penundaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 dapat merugikan kepala daerah terpilih. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada kepala daerah terpilih, tapi juga masyarakat.
“Sangat banyak kerugian. Apalagi di NTB saat ini sudah mulai banyak hal mendesak yang harus segera dilakukan oleh kepala daerah terpilih,” kata Alfisyahrin kepada Lombok Post.
Wacana penundaan pelantikan kepala daerah terpilih yang tadinya dijadwalkan pada Februari menjadi Maret 2025 cukup disayangkan terjadi. Menurut Alfisyahrin, saat ini kepala daerah terpilih, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, juga Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus bergegas memulai program-program kerjanya.
“Jika ditunda, kepala daerah jadi kehilangan momentum untuk menyusun agenda kerja yang menjadi prioritas. Terutama soal sumber daya dalam mengakomodir kebutuhan yang menopang kepala daerah terpilih,” jelasnya.
Selain kehilangan momentum untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan sesuai visi dan misinya, secara politik, penundaan juga dinilai akan dapat memperlambat proses akselerasi kerja kepala daerah terpilih. Karena itu sangat diperlukan.
Belum juga tugas dan upaya kepala daerah terpilih untuk mengurai dan menyelesaikan masalah yang tersisa dari kepala daerah sebelumnya. “Sehingga sebenarnya pelantikan ini sebisa mungkin tidak bisa diundur atau ditunda,” tegasnya.
Sidang Gugatan Hasil Pilkada
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 tidak bisa dilaksanakan di bulan Januari 2025.
“Enggak bisa, di bulan Januari enggak bisa. Kita belum bisa bicara tanggal dan bulannya tapi sebisa mungkin sesegera mungkin dengan opsi yang ada,” kata Bima Arya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025).
Hal ini, kata dia, disebabkan oleh adanya persidangan gugatan hasil beberapa Pilkada di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ada yang kepala daerah yang tidak ada gugatan sama sekali, kepala daerah yang mengajukan gugatan tapi gugatan ditolak oleh MK, kepala daerah yang mengajukan atau digugat kemudian dikabulkan diproses oleh MK. Ini kan tahapan-tahapannya berbeda. Ini harus kita detailkan lagi seperti apa,” ucapnya.
Kemendagri juga tidak bisa melaksanakan pelantikan kepala daerah secara serentak, karena proses putusan gugatan di MK tersebut akan berbeda-beda waktu penyelesaiannya.
“Enggak mungkin semuanya serentak. Kalau semuanya serentak maka tentunya akan panjang sekali. Hampir tidak mungkin serentak menunggu semuanya selesai. Nanti tahapannya seperti apa masih harus dibahas secara teknis,” ucapnya.
Meski begitu, Kemendagri berharap pelantikan kepala daerah itu bisa secepatnya dilakukan. Sebab ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus segera dibahas para kepala daerah.
Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sabiq mendukung rencana penundaan pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 yang semula dijadwalkan pada bulan Februari 2025 menjadi Maret 2025.
“Saya rasa itu (penundaan pelantikan kepala daerah terpilih, red.) diwacanakan untuk keseragaman masa jabatan akibat sejumlah daerah masih ada perselisihan,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
Ia mengatakan, berdasarkan pemberitaan, wacana penundaan pelantikan itu berkaitan dengan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada Serentak 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam hal ini, kata dia, MK diperkirakan akan menyelesaikan seluruh perkara PHPU dari Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 13 Maret 2025.
Dengan demikian, lanjut dia, penundaan pelantikan kepala daerah terpilih itu lebih baik dilakukan daripada dilantik sesuai jadwal pada bulan Februari 2025, namun masa jabatannya tidak seragam.
“Yang penting ada payung hukumnya dalam penundaan pelantikan kepala daerah terpilih itu,” katanya menegaskan.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pelantikan kepala daerah harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan.
Pelantikan kepala daerah dapat diundur apabila terjadi beberapa hal seperti perselisihan hasil pemilihan, proses hukum yang sedang berjalan, atau tidak memenuhi syarat. (*)
