Beritabalionline.net – DPRD Kabupaten Klungkung bersama pihak eksekutif telah menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Klungkung tahun 2025.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Klungkung, akhir pekan lalu.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, dan dihadiri Penjabat Bupati I Nyoman Jendrika.
Dalam kesempatan tersebut, Anak Agung Gde Anom menjelaskan bahwa sebelum Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai program resmi, perlu adanya persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna.
Anak Agung Gde Anom mengungkapkan, terdapat 17 rencana Peraturan Daerah (Perda) yang akan dibahas dalam tahun 2025.
Dari jumlah tersebut, 11 merupakan usulan dari eksekutif, sementara enam lainnya merupakan inisiatif dari anggota dewan.
Selain itu, ada tiga Perda yang akan dicabut karena sudah tidak relevan atau kedaluwarsa.
Tiga Perda yang akan dicabut yakni Persa tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1982 mengenai Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati, Perda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1981 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan Perda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1980 mengenai Bea Leges.
Selain ketiga perda yang dicabut, sejumlah Ranperda baru juga akan dibahas lebih lanjut antara DPRD dan eksekutif.
“Dengan disepakatinya Program Pembentukan Peraturan Daerah ini, diharapkan akan tercipta regulasi yang lebih relevan dan memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Klungkung,” kata Anak Agung Gde Anom. (dnp)
