Beritabalionline.net – Dalam sepekan belakangan ini kata preman menjadi begitu sangat populer di masyarakat. Menyusul aksi premanisme yang viral dan memantik komentar dari berbagai kalangan. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota TNI, Polri baik yang masih aktif maupun sudah purnawirawan, serta sejumlah warga sipil. Intinya, mereka semua mengecam tindakan premanisme.
Preman atau premanisme adalah sebutan untuk sekelompok orang yang kerap mempraktikkan pemerasan terhadap orang lain. Preman juga biasa disebut gangster apabila aktivitasnya dilakukan secara berkelompok dengan suatu geng atau organisasi kriminal tertentu.
Kata preman berasal dari bahasa Belanda, vrijman, artinya orang yang tidak terikat kontrak kerja. Sementara itu, dalam bahasa Inggris kata preman berasal dari kata free man, yang berarti orang bebas. Lalu, bagaimana sejarah preman di Indonesia?
Lalu, dari mana asal usul kata preman?
Preman mulai marak di Indonesia sejak tahun 1970-an. Akan tetapi, sebenarnya kelompok preman sudah ada bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Kala itu preman lebih dikenal dengan istilah jagoan.
Tidak diketahui secara pasti kapan kata preman mulai digunakan di Indonesia. Namun, penggunaan sebutan preman kali pertama dikenal di daerah Medan, Sumatera Utara, sejak era Belanda. Pada masa kolonial, istilah preman hanya dikenal di kawasan perkebunan yang ada di sekitar Medan.
Keberadaan vrijman (preman) pada saat itu, sangat ditakuti oleh para pengusaha yang umumnya berasal dari Belanda. Usut punya usut, vrijman sengaja dikembangkan oleh para pekerja perkebunan untuk melawan kesewenang-wenangan para pengusaha dengan cara tidak manusiawi.
Namun, karena saat itu orang Indonesia sulit menyebut kata vrijman, maka lama kelamaan istilah tersebut berubah menjadi preman. Seiring perkembangan zaman, pengertian preman mengalami pergeseran makna menjadi ke arah yang lebih negatif.
Pergeseran makna itu terutama terjadi pada era 1970-an, ketika kelompok preman mulai marak di Indonesia.
Tindak Tegas
Menanggapi aksi premanisme yang kerap meresahkan masyarakat, Kepala Polda Bali Irjen Polisi Daniel Adityajaya meminta seluruh jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk praktik premanisme di Bali.
Hal itu disampaikan Kapolda saat memimpin apel pagi di halaman depan Mapolda Bali, Senin (5/5/2025), yang diikuti oleh Wakapolda Bali, Pejabat Utama (PJU) Polda Bali dan personel Polda Bali.
Jenderal bintang dua yang belum lama bertugas di Bali itu mengatakan, premanisme merupakan tindakan yang tidak mengindahkan adanya aturan perundang-undangan baik dalam bentuk perorangan ataupun kelompok.
Terkait hal itu, Kapolda telah menginstruksikan kepada Polresta, Polres, hingga polsek jajaran agar tidak ragu dalam menegakkan hukum.
“Premanisme adalah segala tindakan yang tidak mengindahkan undang-undang, baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok,” tegas Daniel.
Dalam arahannya, Kapolda Bali juga mengingatkan jajarannya apabila melihat perbuatan premanisme di lapangan, anggota Polri tidak boleh ragu menegakkan hukum.
Tidak boleh diberi ruang gerak bagi segala bentuk premanisme berkedok ormas. Selain itu, harus dilakukan tindakan tegas terhadap tindak kejahatan lainnya.
“Kita sebagai anggota Polri dibentuk untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” tegas Daniel, seraya menyatakan pihakinya telah menginstruksikan Polresta, Polres, dan Polsek jajaran untuk tidak ragu menegakkan hukum.
Satgas Anti-Premanisme
Menurut Daniel, Polisi merupakan institusi resmi berdasarkan perintah undang-undang untuk melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindakan pidana termasuk premanisme.
Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-premanisme.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan bahwa pembentukan satgas ini bertujuan untuk menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan aksi premanisme.
“IPW juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgas Anti-premanisme pada jajarannya di seluruh Indonesia,” kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/5/2025).
Sugeng menambahkan bahwa sejumlah aksi premanisme yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan tidak bisa dibiarkan.
Pernyataan Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal atau Hercules, misalnya, yang mengancam akan mengirim anggotanya untuk menggeruduk Gedung Sate di Bandung karena tidak sependapat dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Selain itu, terdapat pula ancaman verbal terhadap Jenderal (Purn) Tri Sutrisno, Jenderal (Purn) Sutiyoso, dan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Menurut Sugeng, kondisi ini merupakan bentuk menguatnya kelompok ormas yang melakukan intimidasi dengan kekuatan massa. “Hal itu tidak bisa dibiarkan oleh Polri lantaran tugas Polri adalah memelihara ketertiban dan juga menindak berdasarkan hukum,” ujar Sugeng. (sas)
