KARANGASEM, BERITABALIONLINE.net – Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Bupati I Gusti Putu Parwata menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang terjalin dengan DPRD Karangasem dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Jumat (4/7/2025).
Rapat Paripurna pembahasan Raperda ini digelar pada Jumat, 4 Juli 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Karangasem. Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, seluruh Kepala OPD, Forkopimda, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Bupati Karangasem menyatakan bahwa seluruh tahapan pembahasan telah dilalui secara musyawarah bersama legislatif sejak tanggal 2 hingga 4 Juli 2025. Semua pertanyaan, masukan, dan kritik dari fraksi-fraksi DPRD telah dijawab secara maksimal dalam rapat-rapat gabungan komisi.
“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Karangasem atas kerja keras dan komitmennya. Raperda ini bukan sekadar laporan keuangan, tapi juga cerminan dari semangat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Bupati.
Bupati juga memaparkan ringkasan capaian realisasi APBD 2024 yang telah diaudit BPK. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,84 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp1,88 triliun, dengan surplus sebelum pembiayaan sebesar Rp41 miliar. Setelah dikurangi pembiayaan dan penyesuaian, diperoleh SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp146 miliar lebih.
Seluruh fraksi DPRD Karangasem menyatakan persetujuannya agar Raperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi peningkatan PAD dan mendorong inovasi serta efisiensi khususnya dalam program BPJS.
Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi.
Fraksi Gerindra meminta agar PAD didasarkan pada perhitungan rasional dan anggaran difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi Nasdem mendorong optimalisasi pendapatan dan efisiensi anggaran.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas capaian opini WTP dari BPK dan berharap kualitas pengelolaan anggaran terus ditingkatkan.
Bupati menegaskan bahwa setelah Raperda ini disepakati, dokumen akan segera diajukan ke Pemerintah Provinsi Bali untuk dilakukan evaluasi sebagai bagian dari prosedur penetapan perda.
“Apa yang kita capai hari ini adalah hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif. Harapan kami, pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin transparan, tepat sasaran, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Karangasem,” tutup Bupati. (ami)
