KLUNGKUNG, BERITABALIONLINE.net – DPRD Kabupaten Klungkung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Bidatun). MoU ini menjadi langkah strategis memperkuat kerja sama antarlembaga dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan taat hukum.
Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom mengatakan, penandatanganan MoU merupakan langkah penting dalam memperkuat kerja sama antarlembaga yakni DPRD Klungkung dengan Kejaksaan Negeri Klungkung. Kerja sama ini punya tujuan sangat strategis untuk memberikan jaminan perlindungan dan bantuan hukum yang optimal bagi lembaga DPRD Klungkung dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
Anak Agung Anom mengatakan, sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan jalannya pemerintahan di daerah, DPRD Klungkung memerlukan pendampingan hukum yang profesional dan objektif. “Dalam hal ini, Kejari Klungkung berperan sebagai mitra yang memberikan dukungan hukum yang diperlukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga kita,” kata Anak Agung Anom saat acara penandatanganan berlangsung di Kantor DPRD Klungkung, akhir pekan lalu.
Menurutnya, kerja sama ini bukan hanya penting untuk menghadapi kemungkinan masalah hukum yang mungkin timbul. Juga memastikan setiap langkah yang diambil DPRD Klungkung dalam menjalankan fungsinya selalu berada pada koridor hukum yang benar.
“Dengan adanya pendampingan dan bantuan hukum dari Kejaksaan Negeri Klungkung diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja DPRD dalam menjalankan tugas-tugas legislatif dengan lebih baik, serta meminimalisir kemungkinan kesalahan hukum yang dapat merugikan lembaga maupun masyarakat,” ujar Anak Agung Anom.
Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Klungkung atas kesediaan bekerja sama dalam memberikan pendampingan hukum bagi DPRD Klungkung.
Anak Agung Anom berharap kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi kedua belah pihak. “Dengan adanya MoU ini, saya berharap dapat semakin memperkuat hubungan antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada hukum,” harap Anak Agung Anom.
Sementara Kajari Klungkung I Wayan Suardi mengatakan, Kejaksaan Negeri Klungkung akan menjalankan peran, tugas, dan fungsinya terutama dalam hal perdata dan pidana khusus. Dua bidang ini yang memberikan ruang bagi kejaksaan untuk berperan aktif dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Klungkung.
“Bersyukur saya dapat bekerja sama dengan DPRD Klungkung dalam pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara (TUN). Ini salah satu bentuk upaya preventif mencegah adanya penyimpangan tata kelola pemerintahan. Tidak ada maksud kami untuk menekan masyarakat atau membawa persoalan itu ke ranah pidsus (pidana khusus), tapi kami berharap jangan sampai itu terjadi,” pungkas Suardi. (knk)
