BERITABALIONLINE.net – DPRD Bali akhirnya secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bale Kerta Adhyaksa menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan penyelesaian perkara hukum berbasis adat.
Bertepatan dengan peringatan HUT ke-67 Provinsi Bali, momen ini bisa dianggap sebagai ‘kado istimewa’ bagi masyarakat, sekaligus menegaskan posisi Bali sebagai pelopor di Indonesia dalam menegakkan hukum adat secara partisipatif dan restoratif.
Wakil Koordinator Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Bale Kerta Adhyaksa, Agung Bagus Tri Candra Arka menyatakan Ranperda ini merupakan buah karya Kejaksaan Tinggi Bali yang mencerminkan pemikiran masyarakat Bali bahwa tidak semua persoalan hukum harus diselesaikan di pengadilan.
“Kami berpandangan bahwa raperda ini telah disusun sejalan dengan prinsip kebutuhan instrumen hukum di Bali, yang menempatkan harmoni antara manusia, alam, dan kebudayaan sebagai landasan utama,” kata Gung Cok, panggilan akrabnya, Jumat (16/8/2025).
Ia menjelaskan, prinsip tersebut tercermin melalui pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan kosmis.
“Astungkara, ini hasil dari pemikiran dari Kejati Bali yang notabenenya adalah masyarakat Bali yang memiliki suatu cerminan bagaimana permasalahan hukum itu tidak harus semuanya diselesaikan di pengadilan,” ujarnya ditemui usai rapat paripurna.
Momentum pengesahan Perda ini bukan kebetulan semata. “Restu dari Tuhan Yang Maha Esa, walaupun kita boleh berencana, tapi terjadi hari ini, ini bagian dari kado istimewa bagi Provinsi Bali dan masyarakat Bali,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali ini.
Untuk diketahui, proses pembahasan Ranperda berlangsung cukup intensif dan tuntas dalam waktu singkat. Dimulai pada 6 Agustus 2025, Gubernur Bali menyampaikan penjelasan mengenai Ranperda. Sehari kemudian, seluruh empat komisi DPRD Bali membahasnya, dilanjutkan pendalaman oleh anggota dewan pada 8 Agustus. Pada 11 Agustus, penyampaian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra-PSI, dan Demokrat-NasDem, diikuti rapat konsultasi antara pimpinan dewan, gubernur, dan Kejaksaan Tinggi Bali.
Jawaban gubernur atas pandangan fraksi kemudian disampaikan pada 12 Agustus, menandai berakhirnya pembahasan dalam forum paripurna hanya dalam enam hari kerja. Selain proses pembahasan, penyusunan Ranperda telah diawali dengan sosialisasi konsep di sembilan kabupaten/kota.
Ranperda ini terdiri dari 12 bab yang dirancang secara terstruktur. Bab I memuat Ketentuan Umum, Bab II membahas Asas, Maksud, dan Tujuan serta Ruang Lingkup, Bab III mengatur Kewenangan Pemerintah Daerah, dan Bab IV menjelaskan Pembentukan Lembaga, Kedudukan, serta Struktur Organisasi. Bab V merinci Fungsi, Tugas, dan Wewenang Bale Kerta Adhyaksa, sedangkan Bab VI menguraikan Jenis Perkara yang Ditangani.
Bab VII memaparkan Prosedur Penyelesaian Perkara, diikuti Bab VIII mengenai Tim Pemeriksa Perkara, dan Bab IX menekankan Peran Aktif Masyarakat. Bab X membahas Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan, Bab XI menguraikan Pendanaan, dan Bab XII menutup dengan ketentuan akhir yang mengikat secara hukum.
Terkait anggaran, Bale Kerta Adhyaksa akan didukung APBD. “Anggaran itu juga pasti sudah kita bahas di Dewan dengan Gubernur, pastinya dengan adanya ini ada anggaran bantuan yang terkhusus untuk aparat-aparat yang akan bertugas. Jadi aparat-aparat yang bertugas pun juga tersaring, dan elemen-elemen masyarakat juga termuat dalam penyelesaian ini, masyarakat adat ada, dari kejaksaan ada, dari tokoh masyarakat, dari tokoh adat juga ada,” tandasnya.
Sementara itu, terkait revisi dan penyelarasan Perda ini, Ketua DPRD Bali Dewa Jack menjelaskan ada perubahan penting yang sempat dilakukan agar Bale Kerta Adhyaksa tidak tumpang tindih dengan Majelis Desa Adat (MDA). Dalam Ranperda sebelumnya, majelis desa adat sempat tercantum, namun dalam Perda final, lembaga ini berdiri sendiri dan urusannya tetap berhubungan dengan Kerta Desa di desa adat.
“Yang kemarin direvisi, jadi dalam Perda tidak melibatkan Majelis Desa Adat. Sehingga tidak ada tumpang tindih. Ini sebuah institusi yang berdiri sendiri yang urusannya nanti berhubungan dengan Kerta Desa.” jelasnya.
Dewa Jack juga menegaskan DPRD Bali akan terus memantau implementasi Perda ini sekaligus Perda-perda lainnya melalui pembentukan panitia khusus untuk urusan penegakan dan pengawasan seluruh peraturan daerah. (tik)
