DENPASAR, BERITABALIONLINE.net – Sepasang suami-istri, Putu Prasuta dan Ni Wayan Diantari, yang sehari-hari merintis usaha berjualan sayur, kini harus menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.
Keduanya didakwa melakukan pencurian dengan pemberatan setelah menyita sejumlah peralatan milik usaha catering di Jalan Drupadi, Denpasar Timur, terkait persoalan hutang-piutang.
Kasus ini bermula pada 20 September 2024. Saat itu, pasutri terdakwa mendatangi gudang catering yang dikelola Ety Yulia Susanti, istri dari Bayu Kristiawan.
Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ni Komang Swastini dari Kejari Denpasar, terdakwa mengambil beberapa barang berupa dua unit freezer dan dua kompor gas sebagai jaminan pembayaran utang.
Barang-barang tersebut diangkut menggunakan mobil pick-up dan disimpan di rumah kos terdakwa. Akibat pengambilan barang, usaha catering sempat terhenti beberapa hari dengan kerugian ditaksir sekitar Rp7 juta.
Atas perbuatan itu, JPU mendakwa pasutri dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancamannya maksimal 7 tahun penjara.
Namun, tim penasihat hukum dari LBH Taksu Bali menilai dakwaan JPU kabur dan keliru. Menurut mereka, perkara yang menimpa kliennya sejatinya adalah sengketa perdata terkait piutang jual beli sayur, bukan tindak pidana pencurian.
“Ini kriminalisasi penjual sayur. Perbuatan yang berawal dari hubungan hutang-piutang dipaksakan jadi pidana pencurian,” ujar kuasa hukum dalam eksepsinya.
Pihaknya menjelaskan, selama setahun lebih, terdakwa memasok sayur ke catering milik Ety dengan sistem pembayaran mingguan. Namun sejak awal September 2024, pembayaran macet hingga menimbulkan tunggakan Rp10,4 juta.
Kuasa hukum juga menyebut, Oma alias Ety pernah secara lisan memperbolehkan terdakwa mengambil barang-barang catering sebagai jaminan bila pembayaran macet. Bahkan setelah hutang dilunasi pada 23 September 2024, barang-barang tersebut telah dikembalikan utuh ke lokasi semula.
“Tidak ada niat jahat. Barang dikembalikan begitu hutang dibayar. Unsur pencurian jelas tidak terpenuhi,” tegas tim kuasa hukum.
Selain substansi perkara, tim hukum juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam penyidikan, mulai dari penyitaan mobil terdakwa tanpa berita acara, dugaan adanya permintaan uang oleh oknum, hingga tidak adanya pendampingan hukum saat pemeriksaan awal. (**)
