DENPASAR, BERITABALIONLINE.net – Sebanyak 10 pengusaha di Bali yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Tanpa Angsuran (KMTA) di Bali melaporkan oknum diduga Panitera Mahkamah Agung (MA) ke Polda Bali.
“Kami melaporkan karena menjadi korban penipuan oleh oknum tersebut,” kata Ketua KMTA Bali Ikhsan Nasir kepada awak media usai membuat laporan, Rabu (22/10/2025) di Denpasar.
Peristiwa bermula ketika para korban mengalami masalah akibat Pandemi Covid-19. Usaha yang telah mereka rintis bahkan mengalami kebangkrutan. Hal ini berlanjut menjadi kasus perdata tentang kredit macet hingga ke tingkat Mahkamah Agung.
Dalam perjalanan, korban yang perkaranya sudah sampai di tahap kasasi dan menanti putusan dihubungi oleh okum-oknum yang mengaku dari Panitera MA.
Sang oknum memperkenalan diri dengan nama-nama berbeda, di antaranya Andri Purwanto, Erni Roza, Fero, Syahrul, Pahmi, Fero Alpha, dan Yoda Diagah.
Korban dijanjikan kemenangan perkara kasasi dengan syarat membayar sejumlah uang. Semua komunikasi dilakukan melalui telepon dan WhatsApp.
“Mereka menunjukan kartu identitas atau name tag berlogo Mahkamah Agung dan surat elektronik berkop resmi MA. Mereka menjanjikan kemenangan, dengan syarat membayar mahar,” jelasnya.
Lantaran oknum tersebut mengetahui detail proses perkara korban, termasuk jadwal musyawarah, tanggal pengiriman berkas ke pengadilan, para korban percaya.
Hingga akhirnya para korban mengirimkan uang. Ikhsan menyebut, total korban di Bali sekitar 10 orang dengan kerugian bervariasi mulai dari Rp5 juta hingga yang paling banyak Rp450 juta.
Namun belakangan janji mendapat kemenangan tidak pernah terealisasi. Sehingga para korban memilih melapor ke Polda Bali.
Ikhsan Nasir menyatakan yakin bahwa penipuan tersebut bukan dari scamer atau penipuan dari pihak luar. Karena, para pelaku mengetahui secara detail perkara.
“Kalau ini hanya scammer (penipu dari orang luar), tidak mungkin tahu sedetail itu. Ini kuat dugaan ada keterlibatan oknum dari dalam. Saya yakinnya berdasarkan bukti-bukti yang kita punya. Karena Bukti-bukti sama hasil percakapan waktu mereka menelpon semakin meyakinkan kita,” bebernya.
Ditambahkan, sebelum melapor ke Polda Bali, para korban sebenarnya sudah menyampaikan aduan ke Mahkamah Agung melalui Garda Tipikor di Jakarta pada 15 September 2025.
Akan tetapi hingga kini pihaknya selaku korban belum mendapatkan tindak lanjut dari lembaga tersebut.
“Sampai sekarang belum ada tanggapan. Jadi atas desakan semua anggota makanya kita melapor karena dugaan kita semakin kuat bahwa ini bukan penipuan dari luar, ini sumbernya dari dalam,” tegasnya sembari menunjukkan laporan dengan surat laporan nomer Reg STPL/2064/X/2025/SPKT/Polda Bali. (agw)
