JAKARTA, BERITABALIONLINE.net – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir akhirnya buka suara terkait pelaksanaan PON XXII 2028. Akan menetapkan NTT dan NTB sebagai tuan rumah, Kemenpora masih menunggu kedua daerah menetapkan nama tuan rumah penyangga.
Penetapan nama tuan rumah penyangga mesti dilakukan karena NTT dan NTB tidak bisa menjadi penyelenggara semua cabang olahraga karena ketiadaan venue. Untuk itu, harus ada provinsi penyangga yang menjadi lokasi pertandingan dan lomba.
Hal tersebut disampaikan Menpora Erick Thohir menyoal hasil pertemuannya dengan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dan Sekretaris Jenderal Ade Lukman.
Dalam diskusi yang digelar di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, tidak hanya membahas NTT dan NTB yang tetap menjadi tuan rumah bersama PON 2028. Tapi juga menyasar soal ketersediaan venue yang akan digunakan.
olahraga yang baru. Hal ini juga menyesuaikan dengan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar lebih memaksimalkan fasilitas olahraga yang ada.
“Dengan situasi saat ini memang pembangunan fasilitas tambahan itu tidak memungkinkan. Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri Pak Tito, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tidak maksimal. Termasuk fasilitas olahraga tentunya. Jadi, salah satunya tidak ada venue baru,” kata Erick.
Berangkat dari kondisi itu, kata Erick, harapannya KONI bersama NTT-NTB bisa mengadakan Rakornas untuk membuka potensi penambahan provinsi tertentu sebagai supporting system.
“Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan. Saya sangat welcome, saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana sebagai penyangga. Saya enggak tahu,” ujarnya.
Erick mengatakan keputusan ini memerlukan payung hukum supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Payung hukumnya mesti ada. Jangan sampai nanti saya mengeluarkan surat atau menunjuk-nunjuk dari KONI ternyata secara audit pemerintahan menjadi isu administrasi baru ke depan. Jadi saya minta payung hukumnya ada,” ujarnya.
Sehubungan itu, Erick mengapresiasi NTT dan NTB yang bersedia menjadi tuan rumah PON. Dengan kata lain, pembangunan olahraga sudah dimulai dengan membangun Indonesia Timur.
“Karena kita tahu banyak sekali bakat-bakat yang tersembunyi dari Indonesia Timur, baik Papua, Maluku, segala. Dan di sini lah tentu keberpihakan kita menjadi nyata. Tapi yang kita tidak mau, jangan sampai nanti APBD tidak mencukupi, padahal banyak kepentingan APBD lain yang bisa dipergunakan untuk masyarakat, tidak hanya olahraga.”
“Nah ini yang kita jaga, jadi memang kami pantau. Nanti kami juga akan mengirimkan tim bertahap, tapi setelah nanti payung hukum dari KONI,” tegasnya. (*/sdn)
