DENPASAR, BERITABALIONLINE.net – Empat fraksi di DPRD Provinsi Bali menyatakan dukungan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dinilai strategis bagi pembangunan daerah, khususnya sektor pariwisata dan peningkatan pendapatan daerah.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-33 DPRD Bali yang digelar pada Selasa (14/04/2026) dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa.
Adapun dua Raperda yang dibahas merupakan usulan Gubernur Bali, Wayan Koster, yakni Raperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas serta perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Putu Diah Pradnya Maharani menyatakan bahwa substansi kedua Raperda tersebut sudah berada pada jalur yang tepat. Ia menekankan pentingnya pembangunan pariwisata yang tetap berakar pada budaya lokal serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pariwisata harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi, bukan memunculkan kesenjangan baru,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PSI yang pandangannya dibacakan Gede Harja Astawa turut memberikan dukungan, namun dengan sejumlah catatan. Salah satu perhatian utama adalah penggunaan istilah “berkualitas” dalam Raperda pariwisata yang dinilai perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA), termasuk perlunya rincian program yang jelas. Selain itu, isu pengelolaan sampah turut menjadi sorotan dengan dorongan agar pemerintah menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat dan desa adat.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui I Nyoman Wirya. Ia menilai Raperda tersebut dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan, seperti pelanggaran tata ruang, investasi yang tidak tertib, serta persaingan usaha pariwisata yang tidak sehat.
Golkar juga mendorong agar pengelolaan dana PWA dilakukan secara transparan melalui sistem berbasis publik guna menjaga kepercayaan masyarakat dan wisatawan.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat-Nasdem yang diwakili I Gede Ghumi Asvatham memberikan apresiasi atas inisiatif Gubernur Bali dalam menyusun regulasi yang berlandaskan nilai-nilai lokal, seperti filosofi Tri Hita Karana dan Sad Kerthi.
Dengan adanya dukungan dari seluruh fraksi, pembahasan kedua Raperda ini diharapkan dapat berjalan lancar hingga tahap penetapan. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pariwisata Bali yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*/tik)
