DENPASAR, BBO.net – DPRD Denpasar kembali menggelar rapat paripurna, Kamis (6/8/2026), di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD, I Gusti Ngurah Gede dan dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Selain itu juga disampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Event Strategis Kota Denpasar.
Rapat paripurna juga dihadiri Wakil Ketua DPRD, Made Oka Cahyadi Wiguna, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Denpasar, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya sert pimpinan perangkat daerah.
Mewakili Wali Kota Denpasar, Wakil Wali Kota, Arya Wibawa menjelaskan, perubahan KUA dan PPAS disusun sebagai respons atas perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal, baik di tingkat nasional mau pun daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan agar kebijakan anggaran tetap relevan dengan perkembangan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, sekaligus mengakomodasi kebutuhan pendanaan bagi program-program prioritas yang belum tertampung dalam APBD murni tahun Anggaran 2026. Menurutnya, dokumen perubahan ini menjadi pedoman penting dalam menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Secara umum, rancangan perubahan tersebut meningkatkan proyeksi pendapatan daerah dari sekitar Rp3,08 triliun menjadi Rp3,24 triliun atau bertambah sekitar Rp162,28 miliar. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Di sisi lain, belanja daerah juga mengalami penyesuaian dari sekitar Rp3,64 triliun menjadi Rp3,88 triliun guna mendukung pelaksanaan program prioritas, peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan bantuan sosial, hingga belanja hibah yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selain perubahan kebijakan anggaran, Pemkot Denpasar juga mengajukan Raperda tentang Penyelenggaraan Event Strategis Kota Denpasar. Wakil Wali Kota Arya Wibawa menegaskan, regulasi tersebut disusun sebagai landasan hukum yang komprehensif untuk mendukung penyelenggaraan berbagai event strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang pelestarian seni, adat, tradisi, dan budaya Bali, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pariwisata, olahraga, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Menurut Arya Wibawa, Denpasar sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan memiliki karakter masyarakat yang dinamis dan heterogen sehingga membutuhkan penyelenggaraan event yang tertata, berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Keberadaan desa adat, banjar, pelaku usaha, komunitas kreatif, hingga masyarakat luas diharapkan menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan event yang mampu memperkuat kohesi sosial, membuka peluang usaha, menarik investasi, sekaligus menjaga identitas budaya Kota Denpasar di tengah arus globalisasi.
Arya Wibawa berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 maupun Raperda Penyelenggaraan Event Strategis dapat menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat. ‘’Kami mengajak seluruh anggota DPRD untuk memberikan masukan dan penyempurnaan secara konstruktif agar kebijakan yang disepakati nantinya mampu memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta semakin memantapkan Denpasar sebagai kota kreatif, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan,’’ ujar Arya Wibawa. (bbo/humas.dps)
