JAKARTA, BBO.net – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugas dengan baik dan profesional. Sementara anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disebut hanya segelintir oknum.
Pernyataan tersebut disampaikan Isir dalam kegiatan Ngobrol Santai (Ngobras) bersama Forum Pimred Multimedia Indonesia di Hotel Luminor, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan bertajuk “Bicara Polisi, Publik dan Media” itu menjadi ruang dialog antara kepolisian, pimpinan media, dan insan pers terkait tugas kepolisian, persepsi publik, hingga hubungan Polri dengan media massa.
Dalam dialog tersebut, Isir menyinggung munculnya persepsi mengenai istilah “polisi baik” dan “polisi jahat”. Menurutnya, kualitas anggota di lapangan turut menentukan citra institusi kepolisian di mata masyarakat.
Ia pun meminta seluruh anggota Polri menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
“Percayalah, masih banyak polisi baik di republik ini. Polisi yang tidak baik hanya segelintir oknum dan pimpinan berkomitmen untuk menindak oknum,” tegasnya.
Isir mengatakan Polri juga memiliki mekanisme internal untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.
Menurutnya, kontrol dari masyarakat dan media tetap diperlukan untuk memastikan institusi kepolisian terus berbenah.
“Institusi Polri telah teruji memiliki sistem imun untuk memperbaiki diri sendiri,” tegasnya.
Ia menilai kritik dan kontrol publik maupun media massa dapat menjadi bagian penting dalam proses pembenahan institusi kepolisian.
Selain membahas soal profesionalisme anggota, Isir juga menjelaskan perkembangan tugas Polri yang mengikuti perubahan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian.
“Tupoksi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan disampaikan dalam penjelasannya. Tidak ada yang melanggar,” ungkap Isir.
Terkait penugasan anggota Polri pada kementerian maupun instansi lainnya, Isir menegaskan pelaksanaannya tetap harus mengacu pada tugas dan fungsi kepolisian serta kebutuhan atau permintaan dari instansi terkait.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Pimred Multimedia Indonesia Bernadus Wilson Lumi mengatakan Ngobras merupakan program yang dirancang untuk membuka ruang komunikasi antara lembaga negara, media massa, dan publik.
“Ngobras merupakan ruang kolaborasi untuk sama-sama menjaga hubungan dengan media massa, transparansi publik, serta sosialisasi kinerja lembaga,” tegasnya.
Sekjen Forum Pimred Multimedia Indonesia Helmy Halim menambahkan Ngobras direncanakan digelar rutin setiap bulan dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional. (**)
