JAKARTA, BBO.net – Sebagai rangkaian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti pada 14 Oktober 2026, Bank Indonesia pada 16 Oktober 2026 menyelenggarakan Business Deals Ceremony Pembiayaan dan Perdagangan Syariah yang menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro saat membuka Seremoni Kesepakatan Bisnis di ajang ISEF ke-13 Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (16/10) menyampaikan bahwa akses modal menjadi kunci peningkatan daya saing industri halal. “Penguatan pembiayaan syariah yang terhubung dengan sektor riil sangat penting agar ekonomi syariah berkontribusi besar pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia berada di peringkat keempat dunia dalam ekosistem ekonomi syariah (peringkat pertama modest fashion, ketiga makanan halal serta media dan rekreasi, serta keempat farmasi dan kosmetik). Perluasan akses pembiayaan yang inovatif dan sesuai kebutuhan usaha di sektorsektor tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing industri halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tiga prioritas pengembangan pembiayaan syariah, yaitu perluasan akses sektor unggulan, inklusi keuangan syariah bagi UMKM, serta sinergi lintas otoritas, industri
keuangan, dan pelaku usaha”, tambah Solikin
Senada dengan hal tersebut, Dian Ediana Rae memaparkan bahwa hingga Agustus 2026, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,61% (yoy) menjadi Rp748,7 triliun dengan Non-Performing Financing (NPF) gross terjaga di level 2,3%. Kinerja positif tersebut menjadi peluang untuk memperluas pembiayaan bagi industri halal agar pelaku usaha, terutama UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, kapasitas usaha dan jangkauan pasar.
Sebagai implementasi SAPA SYARIAH (Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah) dan program PINISI (Percepatan Intermediasi Indonesia dan Percepatan Intermediasi Nasional) 2026, seremoni ini mengonsolidasikan total komitmen kesepakatan mencapai Rp27,43 triliun, yang mencakup:
(i) Pembiayaan Proyek Strategis: Rp19,40 triliun yang meliputi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) syariah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan mikro perumahan;
(ii) Pasar Uang & Valas Syariah: sekitar Rp5,32 triliun yang berupa Sertifikat Pengelolaan Dana
Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA), lindung nilai, dan Sharia Restricted Investment Account (SRIA);
(iii) Pembiayaan Korporasi Halal: lebih dari Rp2,2 triliun;
(iv) Letter of Intent (LoI) kerja sama antara UMKM dengan pembeli sekitar Rp9,78 miliar;
(v) Pembiayaan UMKM & Startup Halal: Rp499,75 miliar;
(vi) Blended Finance, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): senilai Rp4,45 miliar.
Semangat penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional tersebut tercermin dari langkah nyata di daerah, salah satunya melalui partisipasi aktif Bank Indonesia Provinsi Bali dalam rangkaian ke-13 Tahun 2026 di Jakarta. Atas komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, KPwBI Provinsi Bali mendapatkan apresiasi membanggakan dari Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah (DEKS) atas keberhasilan implementasi praktik bisnis hijau melalui Program Inovasi UMKM Hijau Bali Tahun 2026.
Program ini dinilai selaras dengan visi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bentuk penghargaan sekaligus percontohan bagi Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia lainnya, UMKM hijau binaan KPwBI Provinsi Bali (DINZ Handmade Bali) mendapatkan fasilitas showcasing khusus untuk menampilkan seluruh produk hasil pengolahan limbah produksi menjadi produk baru yang bernilai komersil.
UMKM DINZ Handmade Bali sukses menggunakan pewarna alami dalam setiap produknya serta berkolaborasi bersama UMKM binaan KPwBI Provinsi Bali lainnya dalam mengolah limbah produksi menjadi produk baru bernilai komersial tinggi. Selain itu, UMKM DINZ Handmade juga memberdayakan kelompok wanita lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mendukung penciptaan lapangan kerja. Ke depan, KPwBI Provinsi Bali akan senantiasa mendorong percepatan pengembangan ekosistem UMKM hijau di Provinsi Bali dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. (*/tik)
