BADUNG, BBO.net – Ketua DPRD Badung, Gusti Anom Gumanti didampingi tiga wakilnya, yakni AA Ngurah Ketut Agus Nadhi Putra, Made Wijaya dan Made Sunarta, Kamis (5/11/2026) memimpin rapat paripurna masa persidangan I tahun 2026-2027. Rapat paripurna digelar untuk mendengarkan pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD terhadap empat rancangan peraturan daerah (raperda).
Keempat raperda tersebut yakni Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, Raperda tentang Pencabutan Perda No.10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dihadiri Bupati Badung Wayan Adi Arnawa didampingi Sekda IB Surya Suamba, perwakilan Forkopimda Badung, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), direksi perusahaan daerah, unsur KPU dan Bawaslu, camat dan kades/lurah se-Badung. Hadir juga kelompok ahli DPRD serta tim perumus Pemkab Badung.
Usai membuka rapat paripurna, Anom Gumanti memberi kesempatan kepada tiga fraksi yang ada untuk membacakan PU-nya. Dari Fraksi Golkar dengan juru bicaranya Gede Suraharja, PU Fraksi Gerindra dibacakan Wayan Puspanegara dan PU Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Rai Wirata.
Anom Gumanti mengatakan, dari sekian PU yang disampailan fraksi-fraksi, Dewan akan memberikan saran-saran. “Jadi, ada beberapa saran yang dapat kami sampaikan terkait dengan pandangan umum fraksi,” ujarnya.
Salah satunya adalah masalah penyelesaian kebutuhan air bersih di Kabupaten Badung. Dewan mendorong Direksi Perumdam Tirta Mangutama untuk melakukan teknologi SWRO atau penyulingan air laut menjadi air bersih. “Nah, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan,” harapnya.
Anom Gumanti mengaku sudah melihat upaya-upaya direksi beserta seluruh jajaran bahwa dulu hanya mengandalkan estuari dam untuk mensuplai air ke wilayah Kuta Selatan. “Sekarang saya sudah melihat dengan penyertaan modal yang baru ini, sudah ada keinginan untuk mengambil air di wilayah Tukad Mati sehingga nanti bisa menambah suplai air lagi ke Selatan,” kata dia.
Ia menambahkan, pihaknya merasa optmistis jika dikemudian hari, SWRO bisa berjalan sesuai yang diharapkan sehingga lambat laun persoalan kebutuhan air bersih di wilayah Kuta Selatan bisa teratasi.
Lebih jauh politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, ada juga yang menyampaikan beberapa alternatif solusi terkait infrastruktur atau jalan. Seperti diketahui, wilayah Kuta Selatan khususnya daerah Pecatu menuju pusat jalan utama Pecatu sangat krodit. Hampir setiap hari jalan menuju ke sana macet.
Menyikapi hal tersebut, beberapa fraksi mengusulkan agar dicarikan alternatif atau jalan yang sudah ada diperbesar lagi supaya akses pariwisata mrnuju ke sana tidak terganggu. Ada juga fraksi yang mengusulkan untuk mengevaluasi upah minimum kabupaten (UMK) agar nilainya ditingkatkan. Ada pula fraksi yang menyatakan ketika pendapatan Badung selalu meningkat, tapi tetap harus melaksanakan prinsip kehati-hatian. (bbo)
