DENPASAR, BBO.net – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan ketahanan dan daya saing industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Bali.
“Ini dilakukan melalui peningkatan kualitas intermediasi, penguatan tata kelola, dan perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” kata Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman dalam siaran pers, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan peran strategis BPR/S dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen penguatan disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 yang mengangkat tema “Penguatan Kinerja BPR dan Akses UMKM Menuju Ekonomi Bali Berkelanjutan” di Nusa Dua, Badung beberapa waktu lalu.
Kegiatan ini menjadi forum evaluasi perkembangan industri sekaligus memperkuat sinergi antara OJK, pelaku industri, dan pemangku kepentingan daerah dalam mengoptimalkan kontribusi BPR/S terhadap perekonomian Bali.
Parjiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPR dan BPRS memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena kedekatannya dengan masyarakat dan pelaku UMKM.
Keunggulan tersebut perlu dioptimalkan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan produktif yang sesuai dengan karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang baik.
Lebih lanjut Parjiman juga mengatakan, perekonomian Provinsi Bali menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,78 persen (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen (yoy).
Struktur ekonomi Bali yang ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta transportasi dan pergudangan memberikan peluang bagi BPR/S untuk memperluas pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja industri BPR/S di Provinsi Bali hingga September 2026 juga menunjukkan pertumbuhan positif.
Total aset mencapai Rp22,81 triliun atau tumbuh 2,01 persen (yoy), penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp18,22 triliun atau tumbuh 1,75 persen (yoy), dan penyaluran kredit sebesar Rp14,17 triliun atau tumbuh 5,66 persen (yoy).
Sehingga mendorong peningkatan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) menjadi 77,73 persen, yang mencerminkan optimalisasi fungsi intermediasi BPR/S dalam mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM di Bali.
Di sisi permodalan, ketahanan BPR/S di Provinsi Bali masih terjaga dengan baik. Hal tersebut tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tercatat sebesar 28,66 persen, meningkat dibandingkan posisi September 2025 sebesar 27,66 persen dan berada di atas rata-rata nasional.
Sementara itu, kualitas aset BPR/S di Provinsi Bali juga menunjukkan perbaikan yang cukup positif. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross pada September 2026 tercatat sebesar 11,27 persen, membaik dibandingkan posisi September 2025 yang sebesar 14,88 persen.
Parjiman juga menegaskan pentingnya penguatan peran BPR/S terhadap wilayah operasionalnya sebagaimana arah kebijakan dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024–2027.
Amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menempatkan UMK dan masyarakat di wilayah operasional sebagai fokus utama pelayanan BPR/S.
Dengan kedekatan terhadap pelaku usaha lokal, BPR/S memiliki peluang untuk memperluas inklusi keuangan dan menjangkau kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses pembiayaan secara optimal.
Untuk mendukung penguatan peran tersebut, kegiatan evaluasi turut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dan Bappeda Provinsi Bali.
Ketiga instansi tersebut memberikan perspektif mengenai perkembangan ekonomi, potensi sektor usaha, arah pembangunan daerah, serta peluang penguatan kapasitas dan digitalisasi BPR/S.
Perspektif tersebut diharapkan dapat membantu industri mengidentifikasi peluang pasar dan mengembangkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian daerah.
Pengembangan BPR/S juga diharapkan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan nilai kearifan lokal Bali melalui filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia, lingkungan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
Dengan demikian, kegiatan usaha BPR/S tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan profitabilitas, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
OJK Provinsi Bali akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong konsolidasi dan penguatan permodalan BPR dan BPRS.
Upaya tersebut juga didukung melalui perluasan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perbarindo, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali.
Melalui penguatan kinerja, penerapan tata kelola yang baik, dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan, OJK berharap BPR dan BPRS dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, tangguh, dan berdaya saing.
“Dengan demikian, BPR dan BPRS diharapkan semakin mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya. (agw)
