Beritabalionline.net – Komisi III DPRD Klungkung menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membahas membahas berbagai permasalahan pendidikan di Kabupaten Klungkung, salah satunya adanya temuan TK Negeri masih memungut biaya ke orangtua murid padahal pemeeintah kabupaten Klungkung telah melaksanakan program 1 Desa, 1 TK Negeri. program tersebut sebenarnya bertujuan untuk membantu warga kurang mampu untuk dapat menyekolahkan anaknya di TK.
“Katanya tidak ada biaya lagi kalau sudah masuk TK Negeri. Tapi kenyataannya orang tua dipanggil untuk menutupi kekurangan biaya di sekolah tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD, Wayan Buda Parwata.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD, Wayan Buda Parwata yang didampingi AA Sayang Suparta, Sang Nyoman Putrayasa, dan Nengah Mudiana, Rabu (3/5/2023). Jadi ia meminta Dinas Pendidikan tidak selalu menggembor-gemborkan kalau masuk TK Negeri tidak dipungut biaya alias gratis.
Bahkan menurut Buda Parwata, ini tidak hanya terjadi di Nusa Penida, namun juga di Klungkung daratan.
Menanggapi hal tersebut, Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung Wayan Sarjana mengatakan, pada dasarnya pendidikan harus dinjunjung bersama mulai dari pemerintah, dan masyarakat yang dalam hal ini orangtua siswa. Program penegerian TK dari Pemda Kabupaten Klungkung, menggratiskan untuk biaya operasional seperti listrik, air, telepon, serta gaji para guru yang bersifat rutin.
“Namun jika sekolah beriovasi membuat kegiatan lain. Misal kami berikan bantuan drum band dan baleganjur. Sementara TK itu harus mendatangkan pelatih dari luar, dan hal inilah yang harus dikomunikasikan pihak sekolah dengan orangtua siswa. Jadi sifatnya pun sumbangan sukarela, bukan wajib dan sumbangan harus melalui Komite bukan langsung sekolah memungut biaya,” pungkasnya. (knk)
