Beritabalionline.net – Masyarakat dilarang menerbangkan drone atau persawat tanpa awak selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 pada 10-11 Oktober 2023 di Nusa Dua, Badung, Bali. Larangan tersebut dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan larangan menerbangkan drone penting demi menjamin keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan event internasional negara pulau dan kepulauan tersebut.
“Soal keamanan penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023, Polri pun sudah menggelar Operasi Tribrata Agung 2023. Nah, imbauan larangan menerbangkan drone sudah diatur dalam operasi itu,” kata Indra, dalam keterangan tertulis yang diterima Koran Metro, Selasa (10/10/2023).
Ia menuturkan antisipasi dan mitigasi keamanan dalam operasi yang dilakukan Polri itu akan dikerjakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Tindak yang bertugas menangani berbagai potensi gangguan. Antara lain, konflik sosial, terorisme, atau kejahatan yang menggunakan senjata api (senpi), bahan peledak, bom hingga drone yang tidak terdaftar dalam forum antidrone yang sudah disepakati.
“Sejalan dengan operasi Polri itu, maka demi jaminan keamanan, ketertiban dan kelancaran selama KTT AIS Forum, kami imbau agar masyarakat juga tidak menerbangkan drone atau pesawat nirawak di area venue sekitar Nusa Dua,” tandas Dewa Indra.
Selain larangan menerbangkan drone, sebelumnya sudah ada larangan menerbangkan layang-layang sejak 4 Oktober sampai 18 Oktober 2023. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor B.23.338/14322/V/DISNAKER ESDM tentang Tidak Bermain Layang-layang pada Periode 4 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2023 di Provinsi Bali.
KTT AIS Forum mengusung tema “Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama”. Secara khusus pertemuan akan membahas isu-isu global berkaitan dengan kelautan.
Indonesia pada KTT Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan itu mendorong dan akan fokus pada tiga aspek, yakni pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antara negara-negara pulau dan kepulauan.
Kolaborasi AIS Forum diyakini akan menguntungkan semua negara partisipan, termasuk Indonesia, melalui antara lain peningkatan komunikasi, berbagi pengalaman, dan percepatan penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui penyatuan pandangan terkait isu-isu Kelautan. (knk)
