DENPASAR, BERITABALIONLINE.net – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali kembali menggelar pelatihan bagi petugas yang akan melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026.
“Petugas dimaksud akan melakukan pengumpulan data dalam rangka SNLIK 2026, yang akan dilakukan OJK bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu, Senin (1/12/2025) di Denpasar.
Menurutnya, kegiatan selama tiga hari, 25 hingga 27 November 2025, ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Kolaborasi ini telah dilaksanakan sejak tahun 2023.
Peserta diharapkan dapat memahami tentang inklusi dan literasi keuangan serta tata cara dan metodologi pelaksanaan SNLIK. Selain itu, peserta juga diberikan materi dasar tentang OJK dan lembaga jasa keuangan (LJK) sebagai bagian dari materi survei.
Kristrianti Puji Rahayu menyampaikan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan telah menjadi salah satu indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
Literasi dan Inklusi Keuangan keduanya sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. OJK dan seluruh pemangku kepentingan memerlukan instrumen pengukuran indeks literasi dan inklusi keuangan untuk dapat melihat perkembangan capaian literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Data ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masa depan,” ucapnya dalam sambutan yang diwakili Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali Irhamsah.
Sementara itu Pimpinan BPS Provinsi Bali yang diwakili oleh Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Bali Kadek Agus Wirawan menyambut baik dan mengapresiasi langkah OJK dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
BPS juga menyatakan kesiapannya untuk kembali berkolaborasi untuk melakukan SNLIK 2026.
“SNLIK bertujuan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, sehubungan dengan itu kami berharap seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat memastikan pelaksanaan survei berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur untuk dapat menghasilkan data survei yang tepat dan akurat,” kata Agus. (agw)
